Blog Bendahara Kita

Kotabaru-humas, Subbagian Tata Usaha (Subbag TU / Hukmas) Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Kotabaru mengadakan kegiataan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) di Lingkungan Kantor Kemenag Kotabaru yang dilaksanakan, Senin (22/02/16) bertempat di Meeting Room Hotel Kartika Kotabaru “ Melalui kegiatan Pembinaan SDM Bidang Hukum dan KLN Kita Tingkatkan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengembangan Hukum di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru”. Kepala Kantor Kemenag Kotabaru Drs.H.Salman Basri,MM yang diwakili oleh Kasubbag TU, H.Ramadhan, S.Ag, M.Pd.I membuka secara resmi kegiatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf tidak bisa berhadir secara langsung, karena menghadiri serah terima Jabatan Bupati terpilih. Beliau berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius sehingga nantinya dapat dijadikan acuan ataupun langkah kedepannya agar lebih baik d...

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14/PMK.06/2016 Tanggal 29 Januari 2016 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang. Selengkapnya bisa unduh melalui link : DOWNLOAD

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan dan Belanja Negara, tanggal 18 Januari 2016. Silakan unduh melalui link berikut : DOWNLOAD

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama perlu disampaikan petunjuk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. Selanjutya dapat di unduh melalui link berikut : DOWNLOAD

Jakarta, (Inmas Sultra) — Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) Tahun anggaran 2015, menempati posisi ketiga dari 10 Kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar. Hal ini dinyatakan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat membuka Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015, di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kemenag MH Thamrin, Jakarta, Selasa (19/01/2016). “Alhamdulillah, penyerapan anggaran Kemenag Tahun 2015, mencapai 86,34 %. Hal ini di atas nilai rata-rata nasional, yaitu 86,23 %. Capain ini menempatkan Kemenag pada posisi ke-3 dari 10 kementerian/lembaga yang memiliki anggaran terbesar,” terang Menag dalam Evaluasi yang dihadiri Menteri PAN dan RB Yudhi Crisnandi dan para pejabat eselon I dan II Kemenag pusat tersebut. Dalam evaluasi yang mengambil tema: “Penegasan Tanggungjawab dan Komitmen Pimpinan dalam Pencapain Kinerja” tersebut, Menag menargetkan, penyerapan anggaran Kemenag Tahun 2016 lebih baik. “Untuk Tahun 20...

Jakarta, (Inmas Sultra) — Ada semangat perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), terlihat dalam pencapaian penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mendapatkan peringkat B dan diberikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 11 Desember 2015 lalu. “Kementerian Agama memberikan respon yang positif bahkan sangat positif dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur negara berbasis laporan dan program kinerja. Saya mengapresiasi kinerja dan transparansi kinerja Kementerian Agama dan serta tidak resisten terhadap penilaian kinerja,” demikian dikatakan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya saat kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015 di Auditorium Hm. Rasjidi Kantor Kemenag Jalan MH. Thamrin No. 6 Jakarta, Selasa (19/1). Selain Menag Lukman Hakim Saifuddin, hadir seluruh pejabat eselon I, II, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dan Kakanwil Kemenag Provinsi. Menpan ...

Secara umum, isi Perpres No 154 Tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan Perpres tentang Tunjangan Kinerja lainnya. Yang diatur dalam Perpres ini masih seputar Siapa Pegawai yang diberikan Tukin, Pegawai yang tidak diberikan tukin, Besarnya tukin, pajak penghasilan, penetapan kelas jabatan, perlakuan terhadap pegawai yang telah menerima tunjangan profesi, dan ketentuan peralihan. Menurut Perpres 154 2015, kenaikan tukin Kemenag terhitung mulai bulan November 2015 sehingga bakalan ada rapel kekurangan tunjangan kinerja bagi para pegawai Kemenag. Untuk lebih jelasnya silakan unduh melalui link berikut : DOWNLOAD