Blog Bendahara Kita

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN, sesuai dengan Pepres Nomor : 4 Tahun 2021, tanggal 6 Januari 2021 : DOWNLOAD  

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, telah diterbitkan dengan Nomor : 208/PMK.02/2020 Tanggal 21 Desember 2020, selengkapnya bisa di Download melalui link berikut : DOWNLOAD

Dengan adanya penerapan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran berupa rapat dan monitoring dan evaluasi secara online. selanjutnya diatur dalam sebuah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 394/KMK.02/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. Download 394/KMK.02/2020

Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. Selengkanya download SKB CUTI BERSAMA

Alhamdulillaah PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan bulan Ketigabelas Tahun 2020, Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun dan Tunjangan,  selengkapnya silakan DOWNLOAD

Dalam postingan ini akan kami kumpulkan tentang Surat Edaran Perbendaharaan tentang Maksimal Pencairan (MP) Kementerian Agama RI 1. Maksimal Pencairan (MP) III Nomor : SE-29/PB/2020 | DOWNLOAD 2. Maksimal Pencairan (MP) IV Nomor : SE-39/PB/2020 |  DOWNLOAD 3. Maksimal Pencairan (MP) V Nomor : SE-53/PB/2020 |  DOWNLOAD 4. Maksimal Pencairan (MP) VI Nomor : SE-62/PB/2020 | DOWNLOAD 5. Maksimal Pencairan (MP) VII Nomor : SE-74/PB/2020 |  DOWNLOAD 6. Maksimal Pencairan (MP) VIII Nomor : SE-88/PB/2020 |  DOWNLOAD MP Kemenag Tahun 2020, Maksimal Pencairan Tahun 2020, MP Kemenag Tahap I, MP Kemenag Tahap II, MP Kemenag Tahap III Tahun 2020, MP Kemenag Tahap IV, MP Kemenag Tahap V, MP Kemenag Tahap VI Tahun 2020, MP Kemenag Tahap VII Tahun 2020

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2016 | DOWNLOAD

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016   tanggal   2 Maret 2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, DO WNLOAD Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah  satuan biaya  berupa harga  satuan,  tarif,  dan  indeks  yang  ditetapkan untuk  menghasilkan  biaya  komponen  keluaran  dalam penyusunan  rencana kerja  dan  anggaran  kementerian negara/ lembaga Tahun Anggaran 2017. SBM Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai: a.  batas tertinggi;  atau b.  estimasi. PMK 33/PMK.02/2016   tanggal   2 Maret 2016 tentang SBM  Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14/PMK.06/2016 Tanggal 29 Januari 2016 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang. Selengkapnya bisa unduh melalui link : DOWNLOAD

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan dan Belanja Negara, tanggal 18 Januari 2016. Silakan unduh melalui link berikut : DOWNLOAD

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama perlu disampaikan petunjuk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. Selanjutya dapat di unduh melalui link berikut : DOWNLOAD

Secara umum, isi Perpres No 154 Tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan Perpres tentang Tunjangan Kinerja lainnya. Yang diatur dalam Perpres ini masih seputar Siapa Pegawai yang diberikan Tukin, Pegawai yang tidak diberikan tukin, Besarnya tukin, pajak penghasilan, penetapan kelas jabatan, perlakuan terhadap pegawai yang telah menerima tunjangan profesi, dan ketentuan peralihan. Menurut Perpres 154 2015, kenaikan tukin Kemenag terhitung mulai bulan November 2015 sehingga bakalan ada rapel kekurangan tunjangan kinerja bagi para pegawai Kemenag. Untuk lebih jelasnya silakan unduh melalui link berikut : DOWNLOAD

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Di Lingkungan Kementerian Agama Tahap III Tahun Anggaran 2015, Sudah terbit sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor : SE- 35 /PB/2015 Tanggal : 30 September  2015 Data selengkapnya bisa di unduh melalui link Berikut : DOWNLOAD

Dilihat Kali Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II Tahun Anggaran 2015, Sudah terbit sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor : SE- 23 /PB/2015 Tanggal : 8 Juli 2015 Data selengkapnya bisa di download melalui link Berikut : DOWNLOAD  

Dilihat Kali Diberitahukan kepada Satker agar segera mengajukan SPM Gaji/Tunjangan bulan ketiga belas ke KPPN mulai tanggal 30 Juni 2015 pukul 13.30 WIB atau 14.30 WITA atau 15.30 WIT, selengkapnya silakan download surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui link berikut :  S-05314/PB/2015

Dilihat Kali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke-13 Dalam TA 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara. Silakan download melalui link berikut :  PMK-117/PMK/2015

Dilihat Kali Petunjuk penyesuaian besaran gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara RI sebagaimana diatur dalam PP Nomor 32 tahun 2015, selengkapnya bisa diunduh melalui link berikut :  SE-19/PB/2015  (Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) Penjelasan Update GPP/BPP Satker Aplikasi GPP 12-06-2015

Dilihat Kali Surat Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA. 2015. Silakan unduh melalui link berikut :  DOWNLOAD

Dilihat Kali SURAT EDARAN SE-13/PB/2015 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA PNBP PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2015 SE KEMENKEU NOMOR : S-724/MK.02/2014 TANGGAL 18 OKTOBER 2014, STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGGUNAAN BIAYA NR KEP-DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR : DJ.II/748 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PNBP ATAS BIAYA NR DI LUAR KUA KECAMATAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PNBP ATAS BIAYA NR DI LUAR KUA KECAMATAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS B IAYA NR 

Dilihat Kali Perubahan Kelima Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Silakan unduh pada link di bawah ini :  PER-3/PB/2015   Kali