TLHP Sebagai Titik Temu Penyelesaian Audit

Kotabaru – Humas, Dalam rangka memberikan keseragaman dan atau standarisasi pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melalui bidang Organisasi Tata Kepegawaain (Ortapeg) melaksanakan Orientasi pengolahan Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sabtu (10/10/15) di Aula Kemenag Kotabaru.

Dalam sambutannya Kepala Kemenag Kotabaru H.Salman yang dibacakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, H.Ramadhan menyambut baik kegiataan ini untuk memberikan pedoman agar pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dapat menghasilkan Laporan kegiataan yang sesuai perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan norma-norma laporan keuangan yang akuntabel.

Lebih lanjut Ramadhan menerangkan pemahaman atas pelaksanaan tindak lanjut temuan atau pengawasan sangat penting bagi Kementerian/Lembaga Negara untuk pengelolaan dana keuangan negara.

“ TLHP ini penting untuk memonitoring dan percepatan tindak lanjut laporan BPKP, ada kesepakatan tindak lanjut atas temuan yang belum ditindaklanjuti dan ada kesepakatan tindak lanjut atas temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti”, kata Ramadhan.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenag Prov.Kalsel H.M.Thambrin yang membuka secara resmi pelaksanaan orientasi TLHP dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui acara orientasi ini diharapkan ada titik temu penyelesaian audit, sehingga terdapat kesamaan atas tindak lanjut yang telah dilakukan, kemudian semua tindak lanjut dicatat ke dalam database BPKP serta memberikan jalan keluar sehingga temuan tersebut, bisa segera tuntas.

Selanjutnya Thambrin mengharapkan kepada seluruh jajarannya untuk menandatangani fakta integritas, dimana penandatangan fakta integirtas ini merupakan hal yang harus dilaksanakan seluruh oleh pegawai Kemenag dengan telah dibayarkannya tunjangan kinerja (Tukin) selama dua tahun ini. “Insya Allah pada tahun depan pembayaran tukin di lingkup Kemenag akan dibayarkan sebesar 80 %,” kata Tambrin

Diharapkan dengan kenaikan tukin ini juga berbarengan dengan peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Kementerian Agama dalam hal pelayanan kepada masyarakat dengan bersifat seorang PNS yang profesional. “ Dengan pembayaran tukin tidak ada lagi unsur gratifikasi yang terdengar di masyarakat bagi PNS Kemenag, khususnya dalam pelayanan seperti penyelenggaran haji, nikah dan sertifikasi guru, laksanakan tugas sesuai tupoksi dan jangan sekali-kali melanggar aturan, baik aturan PNS maupun hukum,” ujar Thambrin.

Acara orientasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari Kemenag Kotabaru sebanyak 25 orang dan 15 orang dari Kemenag Tanah Bumbu, dan untuk narasumber langsung dari Ka.Kanwil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumitro. (Rep/Ft:Lukman)

sumber : www.kemenagkotabaru.info