Langsung ke konten utama

Kemenag Tercepat Dalam Program e-PUPNS


Jakarta, (Pinmas) —- Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik atau e-PUPNS yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak awal bulan September 2015, mendapat respon tinggi dari PNS, tak terkecuali PNS Kementerian Agama.
Tak lama berselang setelah mendapatkan instruksi tentang penggunaan dan pengisian e-PUPNS, Biro Kepegawaian Kementerian Agama bergerak cepat lakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran satuan kerja pusat, kanwil, perguruan tinggi, kankemenag hingga madrasah. Sosialisasi dilakukan tidak hanya mengandalkan surat perintah dan pelatihan berjenjang, tapi juga optimalkan penggunaan media online dan media sosial.
Tidak mudah memberikan sosialisasi kepada PNS berjumlah lebih dari 230 ribu orang yang tersebar hingga pelosok pedesaan untuk mengisi e-PUPNS yang notabene berbasis website. Secara teknis, Kementerian Agama dapat memahami kendala yang dihadapi PNS dalam mengisi dan update data e-PUPNS. Keterbatasan jaringan dan tingginya tingkat transaksi, sebabkan beberapa transaksi yang dilakukan mengalami kegagalan.
Kepala Biro Kepegawaian Mahsusi menyatakan bahwa PUPNS bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Untuk itu kesempatan strategis ini harus didukung secara maksimal.
“Insya Allah dengan ketekunan, kecermatan, dan kehati-hatian mengisi data dengan e-PUPNS dapat menyehatkan” kata Mahsusi kepada kontributor humas melalui pesan singkat, Rabu malam (21/10).
Pembagian hari dalam proses pemutahiran data merupakan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penggunaan e-PUPNS. Bagi PNS Kementerian Agama mendapatkan layanan hari Senin, Kamis dan Ahad.
Upaya kerja keras membuahkan hasil optimal. Proses pengisian data melalui program e-PUPNS, Kemenag berhasil memperoleh rangking pertama tercepat. “Alhamdulillah berdasarkan data BKN, Kemenag memperoleh rangking pertama tercepat dalam program e-PUPNS” ungkap dia.
Mengutip data SAPK BKN, Mahsusi menjelaskan dari 234.671 orang PNS Kementerian Agama, per tanggal 20 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB telah mendaftar sebanyak 224.330 atau 95,6% dan berhasil menduduki rangking pertama tercepat. Masih terdapat 10.341 orang lagi yang terus didorong untuk dapat mengisi e-PUPNS sebelum masa berakhir.
“Ini adalah prestasi seluruh pimpinan satuan kerja, Kepala Kankemenag Kabupaten Kota, Kepala Kanwil, dan pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri” tambahnya.
Mahsusi berharap seluruh PNS Kementerian Agama dapat menyelesaikan pengisian data e-PUPNS sebelum masa berakhir November mendatang. (rk/humas/rk) 
Label:

Postingan populer dari blog ini

Pembayaran Digital Lebih Mudah dengan DigiPay: Solusi Praktis di Era Modern

Di era serba digital ini, kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan praktis menjadi semakin penting. Salah satu solusi yang sedang naik daun adalah DigiPay – platform pembayaran digital yang menawarkan kemudahan transaksi untuk berbagai kebutuhan, baik personal maupun bisnis. Apa Itu DigiPay? DigiPay adalah platform pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi non-tunai dengan cepat dan aman. Melalui aplikasi atau sistem integrasi, DigiPay mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, QRIS, hingga kartu kredit. Keunggulan Pembayaran dengan DigiPay Menggunakan DigiPay dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak keuntungan, di antaranya: 1. Transaksi Cepat dan Real-Time DigiPay memproses pembayaran secara instan, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk konfirmasi transaksi. 2. Keamanan Terjamin Dengan teknologi enkripsi dan autentikasi ganda, DigiPay melindungi data dan dana pengguna dari potensi ancaman siber. 3. Kemu...
Posting Komentar
Selengkapnya »

APLIKASI SAS UTILITY

Dilihat Kali Setelah melakukan update aplikasi SAS versi 15.0.4, mungkin beberapa teman-teman satker khususnya Bendahara yang sering menggunakan aplikasi SAS Modul LPJ Bendahara ada yang mengalami kendala : Nomor transaksi muncul angka koma, sehingga tidak bertambah secara otomatis; Kuitansi yang pembebanannya tidak masuk ke realisasi; DRPP yang sudah disimpan, kemudian tidak muncul; Tidak bisa mencatat Transaksi SPM GUP karena salah kode BPP; Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, pengembang aplikasi SAS dari Direktorat Sistem Perbendaharaan meluncurkan aplikasi SAS Utility, sebuah tools yang terpisah dari Aplikasi SAS2015 yang sengaja dibuat sebagai solusi atas kendala yang dihadapi Bendahara pada saat menggunakan aplikasi SAS Modul LPJ. Menu-menu pada aplikasi SAS Utility diantaranya : Repair, untuk memperbaiki kuitansi yang tidak muncul pada saat perekaman pajak, dan kuitansi yang tidak masuk dalam realisasi pada saat perekaman Kuitansi DRPP, untuk me...
2 komentar
Selengkapnya »

Update GPP/BPP/DPP Versi 20.0 Tanggal 24 Mei 2021

Update GPP//BPP/DPP  versi 20.0 tanggal 24 Mei 2021 merupakan penyesuaian Aplikasi terkait dengan Gaji 13 untuk  PNS, Prajurit TNI,Anggota POLRI tahun 2021 sesuai dengan PP No 63 Tahun 2021,  selain itu terdapat penambahan referensi Tunjangan jabatan fungsional yakni antara lain : ·          Analis Sumber Daya Manusia Aparatur(Permenpan-RB No. 37 TAHUN 2020)   ·          Penata Kadastral(Permenpan-RB No. 22 TAHUN 2020)    ·          Penata Pertanahan(Permenpan-RB No. 77 TAHUN 2020) DOWNLOAD
Posting Komentar
Selengkapnya »